PENDAHULUAN
Publik
governance adalah suatu konsep yang mempresentasikan kemampuan pemerintah
membantu kemampuan warga masyarakatnya secara inklusif, tanpa diskriminasi, dan
memenuhi kepuasan individual dan kemakmuran rakyat. Public governance tidak
terlepas dari kemampuan pemerintah dan masyarakatnya untuk bertahan dalam
segala tantangan global dengan tetap menjaga keberlangsungan pemerintahan, baik
dari segi kehidupan ekonomi, social, budaya, dan kedaulatan politik.
Salah
satu faktor penting yang mendasari public governance adalah kecakapan pemimpin.
Kepemimpinan daerah maupun negara memegang kendali untuk menciptakan,
memfasilitasi, dan menjaga iklim yang kondusif untuk penyelenggaraan
publicness, yaitu public interest dan public affair, dalam relasi kekuasaan
yang mendukung terciptanya human governance, yaitu sesuai dengan kontekstualmasyarakat
baik dalam hal politik, ekonomi, dan pertumbuhan kesadaran kewarganegaraan.
Kepemimpinan memerlukan instrument kebijakan publik untuk mengaktualisasikan
kemampuan kepemimpinannya mengelola publicness. Kebijakan publik adalah
instrument pemerintah untuk mengatur sumberdaya, termasuk sumber daya alam,
financial, dan sumber daya manusia bagi pencapaian tujuannya.
Namun,
dalam kepemimpinannya itu seringkali pejabat publik malah berbuat sebaliknya. Jabatan publik adalah jabatan yang
diberikan kepada seseorang untuk memimpin dan mengelola suatu aktivitas yang
terstruktur serta mengikuti prosedur yang bertujuan untuk mencari keuntungan
dan sosial dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang
bersangkutan. Hal ini sering menjadi sorotan publik sekarang ini, disebabkan
bahwa jabatan yang diamanahkan kepada seseorang sering disalahgunakan, bahkan
sering terjadinya korupsi yang terjadi seperti di perusahaan listrik negara
(PLN), perusahaan daerah, serta badan usaha milik negara (BUMN-BUMN), badan usaha
milik daerah (BUMD-BUMD) yang merugikan perusahaan yang dipimpin, dan
perilaku-perilaku yang cenderung negative lainnya. Contoh kepeimpinan yang
cenderung negative yaitu: Menteri Olah
Raga (Sdr. Dr. Andi Malarangeng) yang sekarang mengundurkan diri dari
jabatannya sebagai menteri negara, dan sekaligus tidak lagi menjadi anggota dan
menjabat di partainya. Bupati Garut yang diajukan oleh panitia khusus (Pansus)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tidak lagi menjabat sebagai bupati,
dikarenakan masalah pelecehan nasib wanita remaja berkat kawin siri, dan
perihal koruptor penipuan seseorang warga yang diminta Bupati tersebut dana
kontan sebesar Rp 250 juta untuk dijanjikan sebagai wakil bupati Garut,
sehingga Bupati Garut mendapat tekanan agar segera mengundurkan diri sebagai
Bupati Garut.
Hal ini berbeda dengan kepemimpinan
yang dilakukan oleh H Pahri Azhari, Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Beliau mampu mendongkrak Kabupaten Musi menjadi Kabupaten yang lebih maju dari
sebelumnya. Untuk lebih detailnya mengenai gaya kepemimpin beliau akan
dijelaskan di dalam paper ini yang berjudul “Gaya
Kepemimpinan H Pahri Azhari, Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan” .
BAB II
ISI
A.
Sekilas
Pandang mengenai Kepemimpinan
Secara
etimologi kepepimpinan dapat diartikan berasal dari kata dasar “pimpin” berarti
bombing atau tuntun, dengan begitu di dalamnya ada dua pihak yaitu yang
dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam). Setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi
pemimpin berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan
komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan
tertentu. Apabila ditambah akhiran “-an” menjadi pimpinan artinya orang yang
mengepalai. Antara pemimpim dengan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan
(kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih
demokratis. Setelah dilengkapi dengan awalan “ke-“ menjadi kepemimpinan berarti
kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak
lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama sehingga dengan demikian
yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Beberapa
pakar telah memberikan definisi yang berbeda tentang kepemimpinan, antara lain
:
Menurut
C.N.Cooley (1902) : the leader is always the nucleus or tendency, and on the
other hand, all social movement, closely examined will be found to consist of
tendencies having such nucleus.
Maksudnya, pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu
kecenderungan dan pada kesempatan lain, semua gerakan social kalau diamati
secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat. [1] Sedangkan
menurut G. U. Cleeton dan C. W. Mason (1934) : leadership indicaties the
ability to influence men and secuire result through emotional appeals rather
thn through the exercise of authority. Maksudnya, kepemimpinan menunjukkan
kemampuan mempengaruhi orang orang dan mencapai hasil melalui himbauan
emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan. [2]
Kepemimpinan
dalam konteks membangun public governance adalah sebagai manager publik dan
manager pembangunan, terlebih dalam konteks system desentaralisasi seperti di
Indonesia. Menurut Burns (1978), kepemimpinan dapat dikategorikan menjadi 3
elemen dasar, yaitu:
1.
Kepemimpinan merupakan suatu konsep
relasi. Pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan
inspirasi dan berelasi dengan para pengikut mereka.
2.
Kepemimpinan merupakan suatu proses.
Artinya proses kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu otoritas atau
posisi jabatan saja, karena dipandang tidak cukup memadai untuk untuk membuat
seseorang menjadia pemimpin. Maksudnya, seorang pemimpin harus melakukan
sesuatu, maka untuk menjadi pemimpin seseorang harus dapat mengembangkan motivasi
pengikut secara terus menerus dan mengubah perilaku mereka menjadi responsive.
3.
Kepemimpinan berarti mempengaruhi
orang-orang lain untuk mengambil tindakan. Artinya, seseorang pemeimpin harus
berusaha mempengaruhi pengikutnya dengan berbagai cara seperti menggunakan
otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan
sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi, dan
mengomunikasikan sebuah visi.[3]
B.
Gaya
Kepemimpinan Pemerintahan
Gaya
dalam bahasa inggris disebut dengan “style” berarti corak seseorang yang tidak
banyak berubah dalam mengerjakan sesuatu, hal ini karena gaya merupakan
kesanggupan, kekuatan, cara, irama, ragam, bentuk, metode yang khas dari
seseorang untuk bergerak serta berbuat sesuatu, dengan demikian yang
bersangkutan mendapat penghargaan untuk keberhasilannya dan kejatuhan nama
apabila mengalami kegagalan. Dengan begitu Nampak karakteristik ini menjadi
khusus bagi yang bersangkutan. Ada beberapa gaya kepemimpinan pemerintahan,
yaitu:
1.
Gaya demokratis dalam kepemimpinan
pemerintahan
Gaya demokratis dalam
kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama
seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya
dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahan, begitu juga antar bawahan
dibagi tugas secara merata dan adil, kemudian pemilihan tugas tersebut
dilakukan secara terbuka, antar bawahan dianjurkan berdiskusi tentang
keberadaannya untuk membahas tugasnya, baik bawahan yang terendah sekali pun
boleh menyampaikan saran serta diakui haknya, dengan demikian dimiliki
persetujuan dan consensus atas kesepakatan bersama. Oleh karena itu harus
dibuat ketentuan tertentu dalam pendemokrasian ini karena kekuasaaan berada di
tangan bawahan, hal ini untuk mencegah anarkisme yang mungkin terjadi, karena
hak asasi yang disanjung oleh oraganisasi. Musyawarah seperti ini akan
melahirkan kebijaksanaan (wisdom)
disamping berbagai perintah yang turun dari atas disebut kebijakan (policy), yang dapat diubah sesuai
kebutuhan sepanjang tidak menyalahi aturan.
2.
Gaya birokratis dalam kepemimpinan
pemerintahan
Gaya birokratis dalam
kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan
dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan menggunakan metode tanpa
pandang bulu, artinya setiap bawhaan harus diperlakukan sama disiplinnya,
spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan sehingga kemudian
bawahan menjadi kaku dan sederhana. dalam kepemimpinan seperti ini segala
sesuatunya dilakukan secara resmi di kantor pada jam dinas tertentu dan dengan
tata cara formal, pengaturan dari atas ke bawah sedangkan pertanggung jawaban
dari bawah ke atas secara sentralis, serta harus berdasarkan logika bukan
perasaan, taat dan patuh kepada aturan serta terstruktur dalam kerjanya.
3.
Gaya kebebasan dalam kepemimpinan
pemerintahan
Gaya kebebasan dalam
kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan
dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pemeberian
keleluasaan pada bawahan seluas-luasnya. Dengan begitu, setiap bawahan bebas
bersaing dalam berbagai strategi ekonomi, politik, hukum, dan administrasi. Jadi
pemimpin pemerintahan memberikan peluang besar pada kegiatan organisasi. Hal ini
hanya cocok pada daerah yang sudah modern dengan pola pikir bisa
dipertanggungjawabkan, tetapi bila didaerah tradisional maka akan membuat masyarakatnya semakin berada di alam
keterbelakangan. Resikonya terjadi kemungkinan pemerintahan membuka berbagai
lokasi perjudian, pelacuran, dan hal hal negative lainnya untuk pemasukan
pendapatan.
4.
Gaya otokratis dalam kepemimpinan
pemerintahan
Gaya otokratis dalam
kepemimpinan pemerntahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan
dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode paksaan
kekuasaan. Cara ini cocok untuk mempercepat waktu di kalangan militer karena
itu diterapkan system komando dengan one
way traffic dalam komunikasi pemerintahannya sehingga efektif hasilnya.
Tetapi sangat berakibat fatal bagi daerah-daerah yang sudah maju karena
ketakutan bawahan hanya ketika pemeimpin pemerintahan sedang memiliki kekuasaan
saja.
C. Kepemimpinan H Pahri Azhari, Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan
Melihat penampilannya yang
sederhana, mungkin tiada yang menduga kalau H Pahri Azhari, ini seorang
pengusaha sukses. Berbekal ilmu yang dimilikinya, pengusaha yang juga politikus
dari Partai Amanat Nasional (PAN), ini tidak hanya sukses sebagai pengusaha
tapi juga sukses menjadi seorang Bupati Musi Banyuasin (Muba) dengan semboyan
Serasan Sekate. Pusat Data Tokoh Indonesia mencatat, mantan anggota DPRD
Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Amanat Nasional, ini sebelumnya terpilih
sebagai Wakil Bupati Musi Banyuasin periode 2007-2012 mendampingi Alex Noerdin.
Kemudian, setelah Alex Noerdin mengundurkan diri untuk maju dalam Pemilihan
Umum Gubernur Sumatera Selatan, Pahri Azhari dilantik sebagai Bupati Musi
Banyuasin pada tanggal 29 Juli 2008. Dari profesi pengusaha menjadi Bupati yang
mengemban tugas untuk menyejahterakan rakyat banyak bukanlah hal yang mudah,
tapi tidak bagi seorang Pahri. Berbekal kepiawaian suami Hj Lucianty Pahri di
dunia politik, ternyata membawanya menuju sukses di kursi birokrat. Menjadi
orang nomor satu di Kabupaten Muba, menggantikan Ir H Alex Noerdin yang kini
meraih tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai Gubernur Sumatera Selatan
(Sumsel), Pahri mengemban seabrek tugas yang dipercayakan total kepadanya.
Melanjutkan programnya bersama Alex
Noerdin, sang pelopor pendidikan dan pengobatan gratis, Pahri mampu menjalankan
semua tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan tanpa seorang Alex Noerdin,
ternyata Pahri mampu menjalankan semua roda pembangunan di Kabupaten Muba.
Semua karena kecerdasan dan kebijakan Pahri yang memang patut untuk diteladani.
Lewat kebijakan-kebijakannya, Pahri telah membukti kemampuan meningkatkan
kesejahteraan rakyatnya. Sekolah dan berobat gratis programnya bersama Sang
Relawan Ungu berjalan dengan sukses. Bahkan bagi yang telah menyelesaikan
sekolahnya di tingkat SLTA diberikan pembekalan pelatihan operator migas yang
kelak akan menembus pasar kerja hingga ke luar negeri yang diharapkan membawa
generasi muda Muba menuju masa depan yang cemerlang. Keharusan yang ditekankan
Pahri kepada investor asing di Kabupaten Muba untuk memprioritaskan tenaga
kerja putra daerah menjadikan rakyat Muba semakin tersanjung.
Padahal, kondisi keuangan Pemkab
Muba di tahun pertama dia dilantik sebagai Bupati Muba menggantikan Alex
Noerdin, tidak mencapai target. Semua dikarenakan perekonomian global yang
telah membuat perekonomian rakyat Muba terpuruk dengan anjloknya harga karet
dan sawit yang merupakan mata pencaharian utama rakyat Muba. Tapi di tengah
keterpurukan pendapatan daerah, Pahri tetap mengambil kebijakan bahwa anggaran
untuk sekolah dan berobat gratis tidak akan berkurang. Semua untuk rakyat Muba
yang sejahtera, sehat dan berkualitas. Artinya, di tengah himpitan ekonomi pun
Pahri tetap mengutamakan pembangunan sumber daya manusia yang bermutu. Memberikan
kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan investor Pahri pun
memberikan kebijakan lewat Layanan Terpadu Satu Pintu. Hasilnya dalam hitungan
bulan jabatannya sebagai Bupati Muba, Pahri pun mendulang penghargaan dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufik Effendi, pada 31 Oktober 2008.
Pahri menjadi cermin bagi bupati dan walikota di Sumsel karena satu-satunya
bupati yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu. Piagam Citra Pelayanan
Prima pun dianugrahkan oleh Taufi Effendi kepada H Pahri Azhari.
Sungguh sosok pemimpin yang luar
biasa dan tidak diragukan lagi kualitasnya. Tanpa seorang Pahri sulit bagi
rakyat Muba untuk tumbuh dan berkembang pesat. Melihat rakyatnya maju dan
sejahtera rakyat yang dimpimpinnya merupakan kebahagiaan tanpa bandingan
baginya. Tak heran Pahri pun melakukan penyegaran bagi sederet pejabat di
lingkungan Muba. Tentu saja bertujuan untuk membawa Muba lebih maju lagi dengan
pemimpin yang berkualitas. Selain itu
Ketua Badan Narkotika Daerah (BNK) ini juga menjadikan Muba bebas narkoba
sebagai salah satu target kepemimpinannya. Benteng berbasis agama pun dibangun
untuk memberikan santapan segar bagi generasi muda di Bumi Serasan Sekate. Tak
heran di setiap kunjungan kerjanya, Pahri selalu mengingatkan para orang tua,
guru dan segenap masyarakat untuk memusuhi narkoba. Tidak ada keuntungan yang
bisa diraih bagi seorang pecandu narkoba selain keterpurukan mental dan masa
depan. Narkoba dijadikan Pahri musuh besarnya dalam memimpin Kabupaten Muba. Terlebih
lagi masuknya narkoba di Muba sangat mudah terjadi dengan media seperti
penghapus yang dianggap biasa bagi seorang anak sekolah. Bagi Pahri, itu semua
tanggung jawab bersama. Tentu saja para orang tua yang harus lebih hati-hati,
para guru, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta para
alim-ulama. Merangkul semua lapisan masyarakat melalui organisasi kepemudaan di
Kabupaten Muba pun dilakoni oleh Pahri. Melalui organisasi kepemudaan KNPI,
Pahri berharap agar pemuda Muba tidak hanya berkecimpung di organisisinya. Tapi
juga berbuat lebih banyak lagi dan bersama-sama membantu dan mendukung program
Pemkab Muba untuk menyejahterakan rakyat Muba. Baginya, oragnisasi kepemudaan
merupkan salah satu wajah pemudanya Muba. Bila baik organisasinya maka baik
pula wajah pemuda Muba, sebab organisasi merupakan salah satu gambaran bagaimana
pemuda Muba yang sebenarnya. Dengan kemurahan hatinya, Pahri pun bersedia
membantu organisasi pemuda di Muba untuk melebarkan sayapnya menjadi organisasi
yang professional, berkualitas dan menjadi panutan.
Beberapa penghangaan telah diterima
Bupati Musi Banyuasin Ir. Pahri Azhari. Di antaranya: Pamong Award dari FKPP
yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto di Jakarta tgl 18 Nopember
2008; Piagam Citra Pelayanan Prima dari MenPAN, Taufik Effendi untuk kantor
pelayanan terpadu satu pintu, 31 Oktober 2008; dan Anugerah PIN Emas dari
Menteri Agama RI M Maftuh Basyuni, 3 Januari 2009. Selain itu, pada tahun 2012
Bupati Muba memperoleh satu penghargaan lagi yaitu penghargaan
(award) ‘Penanaman Pohon’ dari Environment Online (ENO) Indonesia. Melalui
kebijakannya, H Pahri Azhari dinilai telah berhasil menggerakan upaya penanaman
pohon dalam jumlah besar, termasuk melibatkan partisipasi pelajar dalam gerakan
penghijauan tersebut. Penghargaan diberikan langsung oleh director and founding
ENO International Mr. Mika Vanhanen, didampingi Eno Indonesia Advisor H Ishak
Mekki, ENO Mother Indonesia Hj Tartila, dan Sekjen Kementerian Kehutanan DR Ir
Daryanto DEA, pada The 1st ENO Indonesia Conference, Sabtu (3/11), di Ogan
Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
berkomitmen dalam melestarikan hutan, salah satunya dengan gerakan menanam pohon.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Gerakan Menanam 1 Miliar Pohon Indonesia dan
progran kecamatan sebagai sentra pohon penghasil buah-buahan. Dimana tiap
kecamatan di Musi Banyuasin menjadi sentra pohon jenis tertentu, terutama
buah-buahan dengan mengajak peran serta seluruh masyarakat dan pelajar.
Bukti nyata keberhasilan pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin di bawah Kepemimpinan Bupati H. Pahri Azhari dalam meningkatkan
pembangunan di berbagai bidang serta pelayanan kepada masyarakat Musi
Banyuasin, yaitu dengan berhasil diraihnya penghargaan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Kabupaten /kota tahun 2010 seluruh Indonesia, yang
diserahkan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi di Ruang Serba Guna Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi
Jakarta, senin 7 Februari 2011.
Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi
masyarakat Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tingkat
Kabupaten/kota hanya lima daerah yang mendapat penghargaan termasuk salah
satunya Kabupaten Muba urutan ke-4 dari 497 kabupaten/kota Se- Indonesia, dan
satu-satunya di provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
mendapat nilai 54,01 atau dengan predikat penilaian “CC” (Cukup Baik/Memadai)
hasil penilaian dari beberapa komponen meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran
Kinerja, pelaporan kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Evaluasi
akuntabilitas kinerja ini dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, dan evaluasi pencapaian kinerja pemerintah. Pemkab Muba mendapatkan
penghargaan sebagai Daerah dengan akuntabilitas terbaik. Penghargaan ini
merupakan capaian kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang
menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Muba benar-benar bekerja memberikan
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Musi Banyuasin.
Masa
kepemimpinan H. Pahri Azhari ST,
Kabupaten Musi Banyuasin banyak kemajuan, hal ini dapat di lihat sekarang di
tahun anggaran 2011 orang nomor satu di Muba ini dapat mendongkrak Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga mencapai 2 triliyun lebih. Disisi lain keberhasilan yang
diperoleh tokoh yang dikenal Merakyat
oleh warga ini berhasil mengharumkan Muba dan berhasil mengangkat Muba dari
kabupaten yang sering di kenal Kabupaten terbelakang menjadi Kabupaten
terbersih Se – Indonesia, dengan memperoleh Piala Adipura Lima Kali Berturut – turut untuk Kategori Kota Kecil
Terbersih Se – Indonesia, bahkan menjadi tempat Studi Banding Propinsi,
Kota dan Kabupaten di Indonesia. Keberhasilan ini bukan hanya sampai di sini
kita akan berusaha bersama sama untuk konsisten mempertahankan kebersihan
dimasa yang akan datang. Program yang telah berjalan dalam pemerhatian segala bidang
khususnya dunia pendidikan yaitu program pemberian tunjangan 1 Juta kepada para
PNS. Wajib kuliah bagi para guru – guru serta sertifikasi. Disamping itu ada beberapa Program
yang sudah terealisasi dan merupakan suaru komitmen demi meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yaitu di sektor pembangunan dalam bidang Pemerataan
berupa pembangunan dan peningkan jalan guna membuka jalur lajur ekonomi
masyarakat seperti pembuatan jempatan lalan guna mempercepat pertumbuhan
ekonomi masyarakat setempat serta melakukan Perbaikan Infrastruktur Sekolah dan
Gedung Pelayanan Kesehatan yang menyetuh masyarakat Langsung. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
(SDM) dengan mengelar Pelatihan dan sekolah gratis yang berkualitas terbukti
sudah berjalan SMP 6, SMA Unggulan bahkan tahun 2010 telah dibangun SMK 3 guna
menciptakan muba terdepan segala bidang, serta Mengali Sumber Daya Alam (SDA)
yang ada agar dapat dimanfaatkan sesuai harapan dan ini tidak lain untuk
kepentingan kesejahteraan rakyat khususnya rakyat muba, dan bukan untuk
Kepentingan pribadi.
Bahkan
H. Pahri Azhari selalu turun ke desa - desa guna mendengar secara langsung
kemauan rakyat untuk melanjutkan pembangunan hingga ke desa-desa, guna
melakukan pemerataan pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, maupun
peningkatan perekonomian rakyat dengan menggunakan Instansi terkait yang
menyangkut pertumbuhan perekonomian rakyat seperti bidang Pertanian melakukan
peningkatan di sektor pertanian dengan membagikan bibit padi dan Pupuk,
Perkebunan melaksanakan pembagian Bibit Karet, Sawit dan penyaluran dan
pembuatan jalan demi mempercepat perkembangan ekonomi rakyat, Perikanan
(pembagian bibit ikan dan cara perkembangbiakan dan penyaluran pada tahun 2011
bupati membagikan 1000 Bibit ikan pada acara panen raya di desa Panca Tungkal
Kecamatan Sungai Lilin itu bukti perhatian pemerintah terhadap masyarakat,
serta membuka lapangan kerja untuk penduduk lokal, sehingga kedepan rakyat muba
bebas dari kemiskinan bahkan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain bukan
ditingkat nasional saja bahkan di tingkat Internasional. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin mendapatkan Transmigration Award kategori Makarti Nayotama untuk
Pemerintah Kabupaten Daerah Tujuan Transmigrasi dari Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi(Kemenakertrans) Republik Indonesia.
Dari
gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Pahri
Azhari, Bupati Musi Banyuasin, adalah gaya
demokratis. Dimana dalam memimpin, beliau menghadapi bawahan dan masyarakatnya
dengan menggunakan metode pembagian tugas secara merata dan adil, kemudian pemilihan
tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antar bawahan dianjurkan berdiskusi
tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya, baik bawahan yang terendah
sekalipun boleh menyampaikan saran dan diakui haknya dengan demikian dimiliki
persetujuan dan consensus bersama atsa kesepakatan bersama. Hal ini terlihat
ketika dalam mengambil suatu kebijakan, contohnya kebijakan pendidikan gratis
yang telah berlangsung di Kabupaten Muba sendiri dilakukan dengan melakukan
pertimbangan dengan masyarakat setempat. Contoh lainnya yaitu komitmen pemerintah
Muba untuk melestarikan hutan dengan menggerakan upaya
penanaman pohon dalam jumlah besar, termasuk melibatkan partisipasi pelajar
dalam gerakan penghijauan tersebut. Beliau pun telah memenuhi syarat kecakapan
sebagai pemimpin baik dalam kemampuan persepsi social, kemampuan berfikir
abstrak, dan memiliki kestabilan emosi.
Pengaruh
kebijakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pahri Azhari, Bupati Musi Banyuasin sangat dirasakan oleh masyarakat setempat.
Kebijakan yang telah dilaksanakan membawa dampak positif bagi masyarakat serta
membawa nama baik Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini dapat dilihat pada tahun
anggaran 2011, Bupati Muba ini dapat mendongkrak Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) hingga mencapai 2 triliyun lebih. Disisi lain keberhasilan yang diperoleh tokoh yang dikenal Merakyat oleh warga ini berhasil
mengharumkan Muba dan berhasil mengangkat Muba dari kabupaten yang sering di
kenal Kabupaten terbelakang menjadi Kabupaten terbersih Se – Indonesia, dengan
memperoleh Piala Adipura Lima Kali
Berturut – turut untuk Kategori Kota Kecil Terbersih Se – Indonesia. Selain
itu, memberikan
kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan investor dengan kebijakan
lewat Layanan Terpadu Satu Pintu, pendidikan gratis bagi masyarakat Muba, dan
lain-lain. Hal ini meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dari segi pendidikan,
ekonomi, maupun lingkungan.
BAB III
PENUTUP
Kepemimpinan
menurut G. U. Cleeton dan C. W. Mason (1934) : leadership indicaties the
ability to influence men and secuire result through emotional appeals rather
thn through the exercise of authority. Maksudnya, kepemimpinan menunjukkan
kemampuan mempengaruhi orang orang dan mencapai hasil melalui himbauan
emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan.
Gaya kepemimpinan pemerintahan ada empat, yaitu: gaya demokratis, gaya
birokratis, gaya kebebasan, dan gaya otokratis dalam kepemimpinan. Salah satu
contoh pejabat publik (pemimpin) di Indonesia yang memiliki prestasi cukup
membanggakan yaitu masa kepemimpinan H.
Pahri Azhari ST, Kabupaten Musi Banyuasin. Walaupun beliau memimpin satu
lingkup daerah kabupaten yang kecil dari sekian ratusan ribu kabupaten yang ada
di Indonesia, beliau mampu membawa perubahan yang cukup signifikan dalam masa
kepemimpinannya. Gaya demokratis dalam kepemimpinannya, membawa Bupati Musi
menuju karir sukses dan mendulang berbagai prestasi. Hal ini terlihat ketika dalam mengambil suatu kebijakan, contohnya
kebijakan pendidikan gratis yang telah berlangsung di Kabupaten Muba sendiri
dilakukan dengan melakukan pertimbangan dengan masyarakat setempat. Contoh
lainnya yaitu komitmen pemerintah Muba untuk melestarikan hutan dengan menggerakan
upaya penanaman pohon dalam jumlah besar, termasuk melibatkan partisipasi
pelajar dalam gerakan penghijauan tersebut.
Pengaruh
kebijakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pahri Azhari, Bupati Musi Banyuasin sangat dirasakan oleh masyarakat setempat.
Kebijakan yang telah dilaksanakan membawa dampak positif bagi masyarakat serta
membawa nama baik Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini dapat dilihat pada tahun
anggaran 2011, Bupati Muba ini dapat mendongkrak Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) hingga mencapai 2 triliyun lebih. Disisi lain keberhasilan yang diperoleh tokoh yang dikenal Merakyat oleh warga ini berhasil
mengharumkan Muba dan berhasil mengangkat Muba dari kabupaten yang sering di
kenal Kabupaten terbelakang menjadi Kabupaten terbersih Se – Indonesia, dengan
memperoleh Piala Adipura Lima Kali
Berturut – turut untuk Kategori Kota Kecil Terbersih Se – Indonesia. Selain
itu, memberikan
kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan investor dengan kebijakan
lewat Layanan Terpadu Satu Pintu, pendidikan gratis bagi masyarakat Muba, dan
lain-lain. Hal ini meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dari segi pendidikan,
ekonomi, maupun lingkungan.
[1]
Syafi’ie, inu kencana. 2003. Kepemimpina pemerintahan Indonesia. Hal 2
[2]
ibid
[3]
Rutiana dewi, dkk. 2012. Public Governance. Halaman 28-29.
DAFTAR PUSTAKA
Syafi’ie, Kencana Inu. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
Rustandi, Achmad. 1985. Gaya Kepemimpinan. Bandung: PT Amirco.
. “Bupati
H Pahri Azhari Buktikan Keberhasilan Kabupaten Muba”. http://buanasumsel.com/bupati-muba-h-pahri-azhari-buktikan-keberhasilan-pemerintah-kabupaten-muba/
(diakses tanggal 31
Desember 2012). “Bupati
Muba H Pahri Azhari Raih Eno Award”.
http://palembang.tribunnews.com/2012/11/04/bupati-muba-h-pahri-azhari-raih-eno-award
(diakses tanggal 31 Desember 2012)
Amirianshah. 2012. “Bupati
Muba Dapat Transmigration Award”.
http://palembang.tribunnews.com/2012/12/07/bupati-muba-dapat-transmigration-award.
(diakses tanggal 31 Desember 2012)
. “H
Pahri Lanjutkan Komitmen”.
http://www.media-nasional.org/2011/02/h-pahri-azhari-komitmen-lanjutkan.html
(diakses tanggal 31
Desember 2012). “H
Pahri Lanjutkan Komitmen”.
http://diknasmuba.blogspot.com/2010/12/h-pahri-azhari-komitmen-terus.html
(diakses tanggal 31
Desember 2012). “H
Pahri Bupati Muba”. http://wwwinfonusantara.blogspot.com/2010/07/h-pahri-azhari-pengusaha-sukses-di.html
(diakses tanggal 31
Desember 2012). “Etika
Pejabat Publik”.
http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2012/12/etika-pejabat-publik.html
(diakses tanggal 31
Desember 2012). “Etika
dan Moral Pejabat Publik”. http://jakarta.kompasiana.com/layanan-publik/2012/12/15/etika-dan-moral-pejabat-publik-511271.html
(diakses tanggal 31
Desember 2012)
0 komentar:
Posting Komentar